Labuan Bajo: Aksi mogok berhenti, wisata kembali normal meski dinilai 'terlalu mahal'

Pelaku usaha wisata di Labuan Bajo memutuskan menghentikan aksi mogok yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo (TNK). Per 3 Agustus, kegiatan wisata disebut telah kembali berjalan normal.

Salah satu pelaku usaha wisata di Labuan Bajo mengatakan kondisi sudah kembali normal sejak Rabu kemarin. Mereka sudah kembali melayani turis. Sebelumnya, para wisatawan yang datang ditangani pemerintah setempat, salah satunya urusan penjemputan dari bandara ke penginapan.

“Wisatawan ada saja kok (yang baru datang). Tapi yang belum ada pesanan jasa yang baru,” kata Nik, yang meminta nama aslinya disamarkan, Kamis (04/08).

Para pelaku usaha turisme menghentikan aksi mogok setelah 19 asosiasi wisata membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berlibur di Labuan Bajo.

Dalam sebuah pernyataan video, Rafael Todo Wela, Ketua Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat, menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah soal harga tiket masuk TNK yang dinaikkan dari Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta. Sikap ini berbanding terbalik dengan tuntutan mereka sebelumnya.

Dalam video itu, Rafael berkata tidak ada intimidasi yang membuat kelompoknya menyudahi tuntutan. Dia juga meminta maaf, termasuk kepada TNI dan Polri, "karena membuat situasi Labuan Bajo menjadi tidak kondusif".

Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina, mengatakan bahwa para pelaku usaha wisata itu akan melakukan pengawasan independen dan mengevaluasi kerja PT Flobamor, terutama soal dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat lokal akibat kegiatan perusahaan tersebut.

“Tidak hanya pelaku pariwisata, BPOLBF bersama Pemda Manggarai Barat dan semua pemangku kepentingan juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan tersebut, sehingga sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan lingkungan,” kata Shana dalam keterangan persnya.

PT Flobamor ditetapkan menjadi pengelola Pulau Komodo dan Pulau Padar di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu pula yang menetapkan harga tiket masuk ke dua pulau di TNK itu sebesar Rp3,75 juta. 

Tiket masuk 'terlalu mahal'

Sejumlah turis mancanegara menyebut tiket masuk ke TNK terlalu mahal. Kenaikan karcis menuju salah satu destinasi wisata populer Indonesia ini disebut mengurungkan niat banyak turis asing untuk berkunjung.

"Kami baru saja tiba di Labuan Bajo dan mau ke Rinca karena tidak bisa ke Pulau Komodo. Tiket terlalu mahal. Itulah sebabnya banyak teman ingin ke sini tidak bisa datang karena terlalu mahal," kata turis asal Prancis, Pierre di Bandara Komodo, NTT, Selasa, (02/08), kepada kantor berita Antara.

Menurut Pierre, tiket masuk yang kini seharga Rp3,75 juta per orang akan berdampak buruk bagi pariwisata di Labuan Bajo. Apalagi, kata dia, destinasi ini belum seterkenal Bali.

Sementara itu, turis asal Jerman, Tika, menganggap kesempatan untuk tiga kali datang ke Bajo setelah membeli tiket masuk itu tidak relevan. Dia berharap pemerintah menurunkan harga karcis agar semua kalangan bisa berwisata ke TNK.

"Tidak mungkin turis dari luar negeri mau ke sini tiga kali, untuk apa? Tidak mungkin saya datang tiga kali dalam setahun," kata Tika.

Para pelaku wisata di Labuan Bajo masih tetap menentang kenaikan harga tiket masuk ke dua pulau yang termasuk dalam TNK dengan melakukan aksi mogok.

Mereka tidak menerima dan melayani tamu yang datang sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Sementara itu, kegiatan wisata masih tetap berjalan.

Aksi mogok para pelaku wisata dilakukan per 1 Agustus, saat kenaikan tiket masuk ke TNK, menjadi Rp3,75 juta, mulai diberlakukan.

TNK termasuk tiga pulau, Komodo, Padar dan Rinca.

Kenaikan harga berlaku di Pulau Komodo dan Padar saja tapi para pelaku usaha tetap khawatir mereka bangkrut karena wisatawan enggan datang

Sebelumnya, biaya masuk TNK Pulau Komodo dan Padar hanya berkisar Rp200.000-300.000 per orang.

Salah satu pelaku usaha wisata di Labuan Bajo mengaku menutup usahanya untuk sementara, sebagai bentuk protes.

“Untuk saat ini kami belum menerima kunjungan tamu untuk sementara,” kata Niko, yang meminta namanya disamarkan, kepada BBC News Indonesia.

Sementara itu, Juniardi Nuhung, pelaku usaha wisata lainnya, juga mengatakan hal yang sama.

Sejak Senin (01/08), warga asli Pulau Komodo itu ikut aksi mogok. Dia mengatakan beberapa tamu yang datang dilayani oleh pemerintah.

“Sampai mobil-mobil dinas pemerintah dipakai semua untuk antar jemput tamu,” ujar Jun.

Baca juga:

Sejak pemerintah mengumumkan rencana pembangunan wisata premium di kawasan Labuan Bajo pada 2028, pelaku usaha wisata mulai melakukan perlawanan dalam beberapa tahun terakhir.

Apalagi perusahaan-perusahaan besar dikatakan akan masuk ke wilayah itu.

Kehadiran perusahaan-perusahaan besar itu dikawatirkan akan mengganggu perekonomian warga.

Venan Haryanto, peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, mengatakan jika perusahaan-perusahaan besar itu memulai usahanya kondisi ekonomi warga akan semakin terdesak.

"Ruang hidup warga semakin sempit, semakin setengah mati mereka hidup, tiba-tiba perusahaan dibawa masuk. Kan sangat tidak adil.

"Sebelum Taman Nasional Komodo terbentuk kan mereka sudah lama tinggal di pulau itu," kata Venan saat diwawancara BBC News Indonesia pada Maret 2022 lalu.

Sejak saat itu, pelaku usaha wisata setempat, yang selama ini melayani para wisatawan, melakukan perlawanan, bahkan hingga sekarang.

Mereka melawan memperjuangkan nasibnya sendiri.

“Kita berjuang sendiri. Kita yang bergabung dalam asosiasi-asosiasi kapal, fotografer, guide, hotel, restoran, paling dari itu-itu saja dari orang-orang yang bekerja di wisata,” kata Jun.

Pariwisata tetap berjalan

Meski pelaku usaha wisata lokal tengah berkonflik dengan pemerintah, demi memperjuangkan keberlangsungan usaha mereka, pariwisata di Labuan Bajo tidak serta merta lumpuh.

Sampai Selasa (02/08), masih ada wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Kebanyakan merupakan wisatawan mancanegara.

Seperti yang dikatakan Jun, wisatawan yang telanjur datang, dilayani oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyediakan transportasi untuk para wisatawan di bandara, terutama untuk mereka yang tidak mendapatkan kendaraan menuju lokasi tujuan.

“Begitupun dengan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP dan Pelni untuk siapkan kapal perbantuan bagi wisatawan yang akan ke pulau,” kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dalam keterangan pers yang diterima BBC News Indonesia.

Sampai akhir Juli, pariwisata Labuan Bajo juga masih ramai.

Dresyana Fiona, salah satu wisatawan dari Jakarta, masih menikmati liburannya selama 3 hari 2 malam di Labuan Bajo, sebelum kenaikan harga tiket.

Liburan itu sudah dia rencanakan sejak sebulan lalu, sebelum pengumuman kenaikan harga tiket.

“Ada sekitar 20-30 kapal yang masih berlayar,“ kata Fiona.

Sebelum ke Labuan Bajo, Fiona mengaku tidak tahu banyak soal masalah yang terjadi di kawasan itu.

Salah satu yang dia ketahui hanya rencana kenaikan harga tiket. Dia mengetahui dari media sejak beberapa pekan lalu.

Dia baru mengetahui beberapa isu di Labuan Bajo saat berlayar, ketika beberapa orang membuka percakapan dengan menanyakan kenaikan harga tiket kepada pemandu wisata.

“Aku dikasih tau tour guide-nya, kayak ada isu-isu politik, mau dimonopoli pariwisatanya sama PT apa gitu. Aku pro mereka. Harga tiket (pesawat) sudah mahal dan kalau normal ke Pulau Komodo itu cuma Rp200.000-300.000 per orang, enggak masuk akal banget naiknya,“ ujar Fiona.

Dia juga menduga wisata di Pulau Komodo akan sepi ketika harga tiket naik.

Kalaupun Fiona berencana pergi ke Labuan Bajo lagi, dia mengaku akan lebih memilih wisata lokal dibanding perusahaan-perusahaan besar.

“Kayaknya pakai wisata lokal saja karena mereka lebih tahu dan paham tempat-tempat bagus di sana.“

Pariwisata bertanggung jawab

Keputusan Fiona untuk tetap menggunakan jasa pelaku usaha wisata lokal merupakan bagian dari pariwisata yang bertanggung jawab.

Pendiri Indonesian Ecotourism Network Ary Suhandi mengatakan seorang wisatawan diharapkan bertanggung jawab untuk memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan dalam perjalanan dan selama kegiatan wisatanya. Salah satunya dengan cara membantu masyarakat lokal.

“Wisatawan juga didorong untuk membantu masyarakat lokal, berkontribusi pada masyarakat dengan membeli hasil karya dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masyarakat,” kata Ary.