China menutup, menghancurkan, dan mengalihkan fungsi masjid, menurut laporan HRW

China menutup, menghancurkan, dan mengalihkan fungsi masjid, demikian tuduhan Human Rights Watch (HRW) dalam laporan terbaru.

Ini merupakan bagian dari "upaya sistematis” untuk mengekang praktik agama Islam di China, kata HRW.

Ada sekitar 20 juta Muslim di China, yang secara resmi merupakan negara dengan jumlah penganut non-agama atau ateis, namun mengizinkan kebebasan beragama.

Akan tetapi, para pengamat mengatakan bahwa telah terjadi eskalasi tindakan keras terhadap organisasi agama dalam beberapa tahun terakhir dan Beijing berupaya melakukan kontrol yang lebih besar.

BBC telah menghubungi Kementerian Luar Negeri dan Komisi Urusan Etnis China untuk meminta tanggapan sebelum laporan HRW diterbitkan.

“Penutupan, penghancuran, dan alih fungsi masjid oleh pemerintah China adalah bagian dari upaya sistemik untuk mengekang praktik Islam di China,” kata Maya Wang, penjabat direktur China di Human Rights Watch.

Laporan ini menyusul meningkatnya bukti pelanggaran hak asasi manusia sistematis terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang, yang terletak di barat laut China. Beijing membantah tuduhan tersebut.

Sebagian besar warga Muslim China tinggal di barat laut negara itu, yang meliputi Xinjiang, Qinghai, Gansu dan Ningxia.

Di Desa Liaoqia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, wilayah otonomi Ningxia, kubah dan menara di tiga dari enam masjid sudah dirubuhkan, menurut HRW.

Sementara ruang utama untuk salat di tiga masjid lainnya telah dihancurkan.

Sekitar 1.300 masjid di Ningxia telah tutup atau beralih fungsi sejak 2020, kata Hannah Theaker, seorang pakar Muslim China, kepada BBC.

Jumlah itu mewakili sepertiga dari total masjid di wilayah tersebut.

Baca juga:

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Partai Komunis di China berupaya menyelaraskan agama dengan ideologi politik dan budaya China.

Pada 2018, komite pusat Partai Komunis China menerbitkan dokumen yang merujuk pada kontrol dan konsolidasi masjid.

Dokumen ini mendesak pemerintah negara bagian untuk “menghancurkan lebih banyak dan membangun lebih sedikit, serta melakukan upaya untuk mengurangi jumlah keseluruhan,” dari bangunan masjid.

Penindasan semacam ini paling lama dan parah terjadi di Tibet dan Xinjiang, namun juga meluas ke wilayah lain.

Ada dua kelompok etnis Muslim utama di China. Suku Hui adalah keturunan Muslim yang tiba di China pada abad ke-8 pada masa Dinasti Tang.

Kelompok kedua adalah suku Uighur yang sebagian besar bermukim di Xinjiang.

Sekitar sepertiga dari masjid di Xinjiang telah rusak atau hancur sejak 2017, menurut laporan Australian Strategic Policy Institute, sebuah lembaga pemikir independen.

“Secara umum, Ningxia telah menjadi lokasi percontohan penerapan kebijakan ‘Sinisisasi’ dan oleh karena itu, baik renovasi maupun alih fungsi masjid telah dimulai di Ningxia terlebih dulu dibanding provinsi lain,” kata Dr Theaker, yang ikut menulis laporan tentang etnis Muslim Hui, bersama akademisi asal AS, David Stroup.

"Sinisisasi" mengacu pada upaya Xi untuk mengubah keyakinan agama agar mencerminkan budaya dan masyarakat China.

Baca juga:

Pemerintah China mengeklaim konsolidasi masjid – yang sering terjadi ketika penduduk desa direlokasi atau digabungkan – membantu mengurangi beban ekonomi umat Islam, namun beberapa Muslim dari etnis Hui percaya bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk mengarahkan kembali loyalitas mereka terhadap Partai Komunis China.

Beberapa warga secara terbuka menentang kebijakan "Sinisisasi", namun perlawanan mereka sejauh ini sia-sia.

Selama bertahun-tahun, banyak yang dipenjara atau ditahan setelah bentrok dengan pihak berwenang terkait penutupan atau pembongkaran masjid.

Setelah menghilangkan elemen eksternal dari masjid, pemerintah daerah kemudian akan menghapus fasilitas penting untuk kegiatan keagamaan seperti ruang wudhu dan mimbar khatib, menurut aktivis Hui yang berbasis di AS, Ma Ju.

"Ketika orang-orang berhenti pergi [ke masjid, pihak berwenang] akan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk menutup masjid," katanya seperti dikutip dalam laporan Human Rights Watch.

Video lain yang diverifikasi oleh HRW menunjukkan ruang wudhu di masjid Liujiaguo di Ningxia selatan dihancurkan tak lama setelah dua menara dan satu kubah masjid dibongkar.

Di provinsi Gansu, yang berbatasan dengan Ningxia, para pejabat secara berkala mengumumkan penutupan, konsolidasi, dan perubahan fungsi masjid.

Pada 2018, pihak berwenang melarang anak di bawah umur 16 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan atau belajar di Linxia, sebuah kota di provinsi yang sebelumnya dikenal sebagai "Mekah Kecil" di China.

Sebuah laporan pada 2019 oleh sebuah stasiun televisi lokal mengatakan pihak berwenang mengubah beberapa masjid menjadi "ruang kerja" dan "pusat kebudayaan" setelah "upaya pendidikan dan bimbingan ideologi yang melelahkan".

Baca juga:

Sebelum kampanye "Sinisisasi", Muslim Hui dalam banyak hal telah menerima dukungan dan dorongan dari negara, kata Dr Theaker.

"Kampanye ini secara radikal telah mempersempit ruang yang memungkinkan untuk menjadi Muslim di China, dan memberikan beban negara pada visi patriotisme dan ketaatan beragama yang sangat khusus.

"Hal ini mencerminkan orientasi negara yang sangat Islamofobia, yang mengharuskan umat Islam untuk menunjukkan patriotisme di atas segalanya, dan memandang segala tanda pengaruh ‘asing’ sebagai ancaman," dia berkata.

Para pemimpin Arab dan Muslim di seluruh dunia harus "mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kekhawatiran", kata Elaine Pearson, direktur Asia Human Rights Watch.

Kelompok etnis dan agama minoritas lainnya juga terkena dampak kampanye pemerintah.

Misalnya, Beijing dalam beberapa bulan terakhir mengganti penggunaan "Tibet" dengan "Xizang" - nama wilayah dalam bahasa Mandarin - pada dokumen resmi diplomatik.

Pihak berwenang juga telah menghapus salib dari gereja-gereja, menangkap pendeta dan menarik Alkitab dari toko online.