Korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 tembus hampir 2.000 pelajar, mengapa masih saja terjadi?

Sebanyak 118 pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada Rabu (28/01). Dari ratusan itu, 46 di antaranya harus menjalani rawat inap.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari Kudus, Nasihul Umam, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut dan mengklaim bakal bertanggung jawab.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kudus dilaporkan telah mendatangi dapur MBG yang menyuplai ke sekolah itu dan mengambil sampel bahan makanan untuk diuji di laboratorium.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Mustiko Wibowo, bilang operasional SPPG Purwosari Kudus telah dihentikan sementara menyusul keracunan massal tersebut.

Dalam periode 1-13 Januari 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis.

Sementara berdasarkan perhitungan BBC, sepanjang 30 hari di Januari 2026, kasus keracunan MBG memicu korban hingga 1.929 orang.

Ribuan kasus itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Yang terbaru, Jumat (30/01), setidaknya 132 pelajar juga keracunan MBG di Kabupaten Manggarai Barat, menurut pejabat setempat.

BBC News Indonesia telah meminta pimpinan Badan Gizi Nasional untuk menanggapi kejadian di Kudus dan berbagai kasus sepanjang Januari 2026. Namun mereka belum menanggapi permintaan wawancara itu.

Lantas, mengapa masih saja terjadi kasus keracunan makanan pada MBG?

Bagaimana kronologinya? – Cerita usai makan garang asem dan soto ayam

Insiden keracunan massal makan bergizi gratis di SMA Negeri 2 Kudus ini bermula dari pembagian MBG yang berlangsung pada Rabu (28/01).

Pada saat itu, pihak SPPG Purwosari Kudus mengantar ribuan ompreng MBG ke sekolah tersebut sekitar pukul 11.15 WIB. Kemudian dibagikan kepada para pelajar dan guru sekira jam 11.45 WIB.

Salah satu pengajar di SMAN 2 Kudus, yang ingin diidentifikasi dengan nama Wi, mengaku ikut mengonsumsi MBG pada hari itu.

Wi masih ingat waktu itu menu yang disantapnya soto ayam. Malam harinya, dia makan nasi pecel lele. Tapi pada dini hari perutnya terasa sangat sakit.

"Siangnya tidak ada masalah, jam dua malam saya diare. Perut sakit, awalnya saya kira karena makan malam pecel lele itu," ungkapnya soal kondisinya pada malam itu.

Namun, dugaan Wi ternyata salah, karena pada keesokan paginya para guru dan murid bercerita juga mengalami kondisi yang sama bahkan ada yang sampai pingsan.

"Ketika saya di kelas mengajar itu, pagi anak-anak pada mengeluh sakit perut dan lari ke kamar mandi semua sampai antre."

"Anak-anak itu ada yang sampai delapan hingga sepuluh kali ke kamar mandi, sampai wajahnya itu pucat, terlihat lemes, bahkan ada yang pingsan," kata Wi.

Tak berselang lama, para siswa ada yang dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan ada yang diantar ke puskesmas. Hanya saja, karena banyaknya siswa yang butuh diangkut, akhirnya sekolah meminta bantuan untuk mendatangkan ambulans.

"Siswa yang dirujuk ke RS itu ada 130 dan siswa yang rawat inap hingga sekarang ada 52," kata Wi, sembari membacakan data korban terkini dari pihak sekolah.

"Para wali murid itu sampai ada yang menolak MBG," ujarnya.

"Ada juga yang mengusulkan untuk pindah SPPG, mungkin dari sekolah ya tidak ditolak namun dipindah saja mungkin. Sekarang para guru masih fokus untuk penyembuhan para siswa dahulu," kata Wi.

SMAN 2 Kudus saat ini menerima MBG dari SPPG Purwosari Kudus. Menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mustiko Wibowo, SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Dihubungi terpisah, salah satu siswa yakni Tika mengatakan dia masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Masih sakit perut, pusing sama mual," ujar Tika saat dihubungi melalui nomor telepon orang tuanya.

"Katanya sih karena makan MBG, sama yang lain," jawabnya dengan suara berat menjelaskan penyebab sakitnya menurut keterangan dokter.

Berbeda dengan teman-temannya, Tika mengaku mengalami sakit perut sejak pembagian MBG sehari sebelumnya, yang menyajikan menu garang asem.

"Saya sudah dari Selasa itu habis makan MBG, pulang sekolah langsung diare," tuturnya.

"Waktu itu hanya dikasih obat sama orang tua, waktu makan soto ayam itu saya tidak ikut makan karena tidak berangkat ke sekolah karena masih sakit," sambungnya.

Ia bersama orangtuanya, mengaku trauma dengan menu MBG.

"Kami trauma, takut mau makannya," ucapnya dengan terbata-bata.

"Inginnya sih lokasi MBG-nya pindah, jangan yang di SPPG yang sekarang. Besok-besok mungkin tidak makan, saya pulang aja," kata Tika.

Dari 1.178 siswa di SMAN 2 Kudus, sebanyak 521 siswa dan 24 guru diduga keracunan MBG, merujuk pada catatan yang dimiliki salah satu guru Wi. Sementara yang menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 52 orang.

Operasional SPPG dihentikan sementara

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Mustiko Wibowo, menuturkan pihaknya telah mendatangi dan melakukan pemeriksaan awal terhadap SPPG yang menyuplai makan bergizi gratis ke SMAN 2 Kudus.

Dinkes juga telah mengambil sampel bahan makanan untuk diuji di laboratorium. Kendati, dia belum mengungkap apa saja sampel yang diambil oleh timnya.

Adapun Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengatakan kegiatan operasional SPPG Purwosari Kudus di Kabupaten Demak telah dihentikan sementara. Keputusan itu sebagai tindaklanjut dugaan keracunan.

Berdasarkan pengakuan para siswa dan guru, menu MBG yang mereka konsumsi pada Rabu (28/01) adalah: nasi, ayam suwir, kuah soto, kecambah rebus, tempe goreng, dan buah kelengkeng.

"Dugaan awal karena ayam suwir agak berbau," ucap Hanung.

Dia menambahkan, tim pengawas sanitasi dengan didampingi kepala SPPG telah memeriksa ke lokasi dapur.

"Telah dilakukan penanganan cepat, evaluasi dapur, dan perbaikan sistem sanitasi. Kegiatan produksi (SPPG Purwosari) akan kembali dilanjutkan setelah hasil pemeriksaan dinyatakan aman," tambah Hanung.

Apa kata pengelola SPPG?

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari Kudus, Nasihul Umam, menyampaikan permohonan maaf kepada atas dugaan keracunan massal MBG di SMAN 2 Kudus.

Ia berkata siap bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut, termasuk mengganti biaya pengobatan siswa yang terdampak. Dia juga meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

"Kami tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh dan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang," kata Nasihul Umam seperti dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, pada Kamis (29/01), pihaknya mengetahui adanya dugaan keracunan di SMAN 2 Kudus setelah menerima telepon dari penanggung jawab MBG di sekolah tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, ia Bersama staf, akuntan, ahli gizi, dan asisten laboratorium langsung mendatangi sekolah untuk memverifikasi.

Ia pun membenarkan bahwa menu yang disajikan pada hari sebelumnya adalah soto ayam suwir lengkap dengan tempe dan tauge.

"Kami langsung melakukan klarifikasi terkait menu soto ayam suwir. Pada kesempatan itu saya juga menyampaikan permohonan maaf dan kesiapan bertanggung jawab, termasuk membelikan obat bagi siswa yang diare dan mengganti biaya pengobatan bagi yang dirawat di IGD," ucapnya.

Saat ini, SPPG Purwosari melayani 13 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 2.173 orang, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

JPPI: Sepanjang Januari 2026 ada 1.242 kasus

Kejadian di SMAN 2 Kudus, Jawa Tengah, menambah panjang catatan korban keracunan MBG. Sepanjang Januari 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis.

Ribuan kasus itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Adapun total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menghentikan sementara operasional 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyebab keracunan MBG sepanjang Januari 2026. Penghentian itu bagian dari sanksi kepada mitra agar mengikuti prosedur.

Padahal saat memasuki tahun 2026, BGN menetapkan target ambisius berupa zero defect atau nol insiden keracunan, yang didukung oleh Instruksi Presiden tentang Percepatan MBG dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang diterbitkan 27 Oktober 2025.

Petunjuk teknis (juknis) memuat mekanisme alur penyiapan dan penyaluran MBG untuk menghindari timbulnya keracunan makanan.

Alurnya dari pengolahan bahan-bahan makanan yang dimulai pukul 02.00 WIB, kemudian memasak nasi dan lauk, selanjutnya proses test food, pendinginan makanan, pemorsian. Semua proses itu rampung pada pukul 06.30 WIB.

Pendistribusian ke sekolah-sekolah penerima manfaat berlangsung dari jam 07.30-10.30 WIB yang dilakukan secara bertahap. Diawali dari peserta didik TK, PAUD, dan SD kelas 1-3.

Kemudian, berlanjut ke peserta didik SD kelas 4-6, dan terakhir peserta didik SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pengambilan alat makan MBG dilakukan dari jam 13.00-15.00 WIB, dilanjutkan pencucian alat makanan dan ompreng, serta pengecekan alat makan.

Dalam juknis juga tercantum syarat pendirian dapur MBG, tugas dan tanggung jawab masing-masing pekerja di dapur, bagaimana memilih bahan baku yang berkualitas baik, air baku seperti apa yang layak dipakai, dan lain-lain.

Saking detailnya, di juknis juga terlampir konfigurasi alat-alat dapur yang menjadi rujukan dapur MBG, termasuk spesifikasi kendaraan pengantar MBG.

'Tanpa pengawasan dan evaluasi akan terus berulang'

Tapi ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, bilang juknis saja tidak cukup mencegah keracunan MBG. Satu hal yang tak juga dilakukan BGN adalah pengawasan dan evaluasi.

Sebagai sebuah program prioritas Presiden yang diampu oleh lembaga setara kementerian, semestinya BGN memiliki unsur pengawas di tiap-tiap level provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan.

Pengawas ini, kata Tan Shot Yen, bertugas memantau, memeriksa, mengontrol dapur-dapur yang beroperasi. Bukan malah BGN menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing SPPG.

"Sekarang kalau ada kasus keracunan makanan, ini ada yang enggak beres dengan rantai HACCP dong. Ya harus dikontrol. Masalahnya adalah yang mengontrol itu siapa?" kata Tan Shot Yen.

HACCP yang dia sebut merupakan singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Points alias sistem pengendalian keamanan pangan.

"Mitra atau yayasan itu kan enggak punya jalur pertanggung jawaban, jadi kesannya BGN seperti lepas tangan, cuci tangan kalau ada kasus keracunan," sambungnya.

"Padahal monitoring, supervisi, evaluasi itu tanggung jawab BGN," cetusnya.

Masalah menjadi tambah rumit karena pihak-pihak yang semestinya mengawasi dan menindak seperti pejabat daerah, politisi, polisi, dan tentara ikut menjadi pemain dalam program ini, kata Tan Shot Yen.

Kepemilikan dapur oleh politisi, Polri, TNI, maupun pejabat daerah diakui oleh Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang. Ia bilang pihaknya tidak melarang siapapun membantu pemerintah asalkan dilakukan dengan benar.

"Mereka semua itu punya dapur MBG. Ini kan namanya 'jeruk makan jeruk'. Sudah pasti di antara mereka enggak boleh dong mengawasi dapur temannya. Enggak adil buat mereka," ucapnya.

"Kalau ini enggak dibenahi, akan terus berulang dan berulang (keracunan MBG). Imbasnya akan timbul trust issue pada program ini. Orang jadi takut," kata Tan Shot Yen.

'Hentikan pemekaran dapur yang belum kantongi SLHS'

Persoalan lain, kata Tan Shot Yen, dari ribuan dapur SPPG yang beroperasi, kurang dari 30% yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

SLHS merupakan salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan BGN sejak Oktober 2025 untuk memastikan standar kesehatan dan kebersihan dalam proses produksi MBG.

Pada 8 Januari 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan sekitar 20% dari total 19.800 SPPG terdaftar telah mengantongi SLHS.

Tan Shot Yen menduga salah satu faktor mengapa kasus keracunan MBG masih saja terjadi hingga sekarang karena belum semua dapur bersertifikat.

"Ibaratnya 70% pengendara belum punya SIM, tapi ramai-ramai nyetir, ya jelas kaos," cetusnya.

Itu mengapa, dia mendesak BGN agar menghentikan sementara waktu "pemekaran" dapur MBG sampai semua masalah terkelola dengan baik.

"Bahkan yang 20% itu pun harus secara berkala diawasi, karena kita enggak bisa menjamin orang sudah punya surat izin lalu bekerja dengan amanah."

"Lebih baik lambat tapi benar, daripada cepat tapi salah, karena pemekaran SPPG itu akhirnya mekar di tempat yang salah," imbuhnya seraya menjelaskan bahwa mayoritas dapur MBG berada di perkotaan—di mana mayoritas siswa tak mengalami masalah kekurangan gizi.

Menurut dia, BGN sudah harus memprioritaskan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar lebih tepat sasaran.

Wartawan Kamal di Jawa Tengah berkontribusi untuk laporan ini.